Gratis itu Artinya Bayar

Hari itu saya bersama istri membawa anak kami ke rumah sakit. Bukan karena anak kami sedang sakit, tapi karena ia masih luput imunisasi Hepatitis dan polio. Sudah coba kami bawa ke Puskesmas dan Posyandu, tapi dokter dan perawat di sana agak takut memberikannya. Menurut mereka vaksin itu sudah diberikan saat kami di Inggris beberapa waktu lalu. Meski, dari dokter di sana, mereka malah menganjurkan kami mengambilnya di sini. Akhirnya terpikirlah kemudian untuk ke rumah sakit Wahidin.

Dalam perjalanan ke rumah sakit, ada dua baligo besar yang kami lewati. Pesannya, pemerintah daerah kini punya program kesehatan gratis. Saya tak tahu dalam batas mana biaya kesehatan ini menjadi gratis. Ini karena baligo itu tidak mengandung informasi tambahan lainnya, selain foto gubernur dan wakilnya terpampang besar.

Saat tiba di rumah sakit, ternyata kami harus bayar sejumlah 26 ribu rupiah. Padahal ada poster besar di dalam poli anak itu yang menyebutkan vaksin untuk imunisasi bisa diperoleh gratis. Saat diminta kuitansinya, staf bagian poli anak tersebut tak bisa memberikan.

Saya tak ingin terlibat lebih jauh dengan staf ini. Apalagi dia pula yang kemudian mengambil tugas mengurusi anak saya. Singkat cerita, ia pun berkonsultasi dengan dokter, dan rupanya, tak ada vaksin Hepatitis. Yang ada cuma vaksin polio. Sang dokter merekomendasikan beberapa nama kawannya berpraktek sebagai alternatif.

Ingin rasanya menagih kembali duit yang sudah bayar itu. meski jumlahnya tak seberapa, tak puas aja rasanya dengan jawaban sang staf. Belum lagi perlakuan terhadap pasien yang lain. Beberapa pasien mengeluhkan hal yang sama. Ada yang sudah jauh-jauh dari Sinjai untuk pengobatan sang anak, tapi mendapatkan pelayanan yang sangat tidak membantu.

Agaknya, iklan-iklan layanan sosial dari pemda itu harus lebih jelas dan informatif. Tampang wajah gubernur dan wakilnya, yang tidak percaya diri, lebih baik diganti dengan informasi tambahan mengenai batas mana pasien bisa mendapatkan pelayanan gratis. Ini agar kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara betul-betul dijalankan dengan sepenuh hati.